Nasib Karangligar, dari Minta Pintu Air hingga Waduk Cibeet yang Tidak Didengar Pemkab Karawang dan Pemprov Jabar?

KARAWANG, TAKtik – Setelah meminta dibuatkan pintu air di bibir Cibeet untuk meminimalisir dampak banjir ke Karangligar tak didengar Pemkab Karawang, wacana pembangunan waduk pun yang digadang-gadang bisa mengurangi luapan air sungai ke perkampungan penduduk di wilayah Telukjambe Barat, dikabarkan tak mendapat persetujuan Pemprov Jabar.

“Pembiaran bencana banjir di beberapa desa di Kecamatan Telukjambe Barat, terutama di Karangligar, sudah sangat jelas. Entah apa target Pemkab Karawang maupun Pemprov Jabar terhadap wilayah ini? Adakah pembiaran berhubungan dengan rencana perubahan tata ruang buat penyediaan investor yang sudah melakukan pembelian tanah besar-besaran di area ini? Sulit diterima akal sehat jika bencana banjir rutin tahunan tetap dibiarkan tanpa solusi,” sesal aktivis lingkungan dari Pepeling, Ajay Wijaya, Kamis (6/12/2018).

Yang menurutnya tambah aneh, Pemkab Karawang justru lebih memilih membuatkan jembatan baru di Tegalluhur dengan memotong jalan akses utama warga Karangligar. Dengan alih-alih mengalirkan air ke persawahan lain di sekitarnya dari sawah yang menjadi rawa, Ajay yakin, keberadaan jembatan itu malah akan mempercepat masuknya air ke Karangligar, terutama Kampung Kampek dan Pangasinan. Belum lagi pembuatan turap sekunder di sekitarnya yang membuat airnya makin mengantong tanpa bisa mengalir ke persawahan di Desa Parungsari.

Sebelumnya dikatakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Asep Wahyu Suherman, permohonan alokasi anggaran yang diajukannya ke Pemprov Jabar sebesar Rp 32 miliar mendapat penolakan tanpa alasan jelas. Padahal, Asep katakan, anggaran sebesar itu diarahkan untuk membangun dam atau bendungan penampung air luapan Sungai Cibeet di setiap musim penghujan. Sehingga dampak banjir rutin di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat bisa diminimalisir.

“Kami tidak tahu apa alasannya, karena itu merupakan kewenangan propinsi. Yang kami tahu alokasi anggaran tersebut tidak jadi dialokasikan ke BPBD Karawang. Namun demikian, kami tetap usulkan kembali dari hasil kajian ini melalui Dinas PUPR Jabar. Bagaimana menyelesaikan bencana banjir rutin di Karangligar maupun perkampungan lainnya di Telukjambe Barat,” ungkap Asep kepada awak media, Rabu (5/12/2018).

Dengan demikian, untuk sementara pihaknya belum punya cara lain dalam menghadapi musim hujan yang berdampak kepada kembalinya banjir rutin tersebut, terkecuali lagi-lagi menyiapkan bantuan logistik dan perlengkapan evakuasi berupa perahu karet hingga tenda tempat pengungsi korban banjir. “Kami di BPBD sudah mengundang seluruh relawan bencana yang ada di kita dalam rangka saling koordinasi,” ujarnya. (tim/tik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here